PERKEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI di INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang

 

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif).

 

Berawal dari kemenangan Negara-negara Sekutu terhadap Negara-negara Jerman, Italia & Jepang pada Perang Dunia II (1945), dan disusul kemudian dengan keruntuhan Uni Soviet yang berlandasan paham Komunisme di akhir Abad 20, maka paham Demokrasi paham yang mendominasi tata kehidupan umat manusia di dunia dewasa ini.

 

Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, untuk di Asia Tenggara Indonesia adalah negara yang paling terbaik menjalankan demokrasinya, mungkin kita bisa merasa bangga dengan keadaan itu.

 

Didalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu dengan lainnya.

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

2.1. Sejarah Demokrasi di Indonesia

Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para Pendiri Negara Indonesia (the Founding Fathers) melalui UUD 1945 (yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian berarti juga NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan (Representative Democracy).

Penetapan paham demokrasi sebagai tataan pengaturan hubungan antara rakyat disatu pihak dengan negara dilain pihak oleh Para Pendiri Negara Indonesia yang duduk di BPUPKI tersebut, kiranya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa sebagian terbesarnya pernah mengecap pendidikan Barat, baik mengikutinya secara langsung di negara-negara Eropa Barat (khususnya Belanda), maupun mengikutinya melalui pendidikan lanjutan atas dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia sejak beberapa dasawarsa sebelumnya, sehingga telah cukup akrab dengan ajaran demokrasi yang berkembang di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Tambahan lagi suasana pada saat itu (Agustus 1945) negara-negara penganut ajaran demokrasi telah keluar sebagai pemenang Perang Dunia-II.

Didalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu dengan lainnya.

Sejalan dengan diberlakukannya UUD Sementara 1950 (UUDS 1950) Indonesia mempraktekkan model Demokrasi Parlemeter Murni (atau dinamakan juga Demokrasi Liberal), yang diwarnai dengan cerita sedih yang panjang tentang instabilitas pemerintahan (eksekutif = Kabinet) dan nyaris berujung pada konflik ideologi di Konstituante pada bulan Juni-Juli 1959.

Guna mengatasi konflik yang berpotensi mencerai-beraikan NKRI tersebut, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Ir.Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang memberlakukan kembali UUD 1945, dan sejak itu pula diterapkan model Demokrasi Terpimpin yang diklaim sesuai dengan ideologi Negara Pancasila dan paham Integralistik yang mengajarkan tentang kesatuan antara rakyat dan negara.

Namun belum berlangsung lama, yaitu hanya sekitar 6 s/d 8 tahun dilaksanakan-nya Demokrasi Terpimpin, kehidupan kenegaraan kembali terancam akibat konflik politik dan ideologi yang berujung pada peristiwa G.30.S/PKI pada tanggal 30 September 1965, dan turunnya Ir. Soekarno dari jabatan Presiden RI pada tanggal 11 Maret 1968.

Presiden Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden ke-2 RI dan menerapkan model Demokrasi yang berbeda lagi, yaitu dinamakan Demokrasi Pancasila (Orba), untuk menegaskan klaim bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila.

Demokrasi Pancasila (Orba) berhasil bertahan relatif cukup lama dibandingkan dengan model-model demokrasi lainnya yang pernah diterapkan sebelumnya, yaitu sekitar 30 tahun, tetapi akhirnyapun ditutup dengan cerita sedih dengan lengsernya Jenderal Soeharto dari jabatan Presiden pada tanggal 23 Mei 1998, dan meninggalkan kehidupan kenegaraan yang tidak stabil dan krisis disegala aspeknya.

Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 (bagian Batangtubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru.

Amandemen UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara, khususnya laginya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga negaranya, dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan model Demokrasi Pancasila di era Orde Baru.

 

2.2. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari Pelaksanaan Demokrasi yang pernah ada di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periodesasi antara lain :

  1. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 – 1950 ).

Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :

  • Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
  • Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.
  • Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer
  1. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama
  2. Masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959)

Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik.

Namun demikian praktek demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan :

  • Dominannya partai politik
  • Landasan sosial ekonomi yang masih lemah
  • Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950

Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

  • Bubarkan konstituante
  • Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950
  • Pembentukan MPRS dan DPAS
  1. Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966)

Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:

  1. Dominasi Presiden
  2. Terbatasnya peran partai politik
  3. Berkembangnya pengaruh PKI

Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:

  1. Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan
  2. Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR
  3. Jaminan HAM lemah
  4. Terjadi sentralisasi kekuasaan
  5. Terbatasnya peranan pers
  6. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur)

Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI yang menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama.

  1. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru (1966 – 1998)

Dinamakan juga demokrasi pancasila. Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:

  1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada
  2. Rekrutmen politik yang tertutup
  3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis
  4. Pengakuan HAM yang terbatas
  5. Tumbuhnya KKN yang merajalela

Sebab jatuhnya Orde Baru:

  1. Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi )
  2. Terjadinya krisis politik
  3. TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba
  4. Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden.
  1. Pelaksanaan Demokrasi Reformasi {1998 – Sekarang).

Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:

  1. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi
  2. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum
  3. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN
  4. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI
  5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV

Tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokratisasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat (DPR).

Presiden Habibie yang dilantik sebagai presiden untuk menggantikan presiden Soeharto dapat dianggap sebagai presiden yang akan memulai langkah-langkah demokratisasi dalam Orde Reformasi. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan pemerintahan Habibie adalah mempersiapkan pemilu dan melakukan beberapa langkah penting dalam demokratisasi. UU politik yang meliputi UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang baru disahkan pada awal 1999. UU politik ini jauh lebih demokratis dibandingkan dengan UU politik sebelumnya sehingga pemilu 1999 menjadi pemilu yang demokratis yang diakui oleh dunia internasional. Pada masa pemerintahan Habibie juga terjadi demokratisasi yang tidak kalah penting yaitu penghapusan Dwifungsi ABRI sehingga fungsi sosial-politik ABRI (sekarang TNI atau Tentara Nasional Indonesia) dihilangkan. Fungsi pertahanan menjadi fungsi satu-satunya yang dimiliki TNI semenjak reformasi internal TNI tersebut.

Langkah terobosan yang dilakukan dalam proses demokratisasi adalah amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahap selama empat tahun (1999-2002). Beberapa perubahan penting dilakukan terhadap UUD 1945 agar UUD 1945 mampu menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Peranan DPR sebagai lembaga legislatif diperkuat, semua anggota DPR dipilih dalam pemilu, pengawasan terhadap presiden lebih diperketat,dan hak asasi manusia memperoleh jaminan yang semakin kuat. Amandemen UUD 1945 juga memperkenalkan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung (pilpres). Pilpres pertama dilakuka pada tahun 2004 setelah pemilihan umum untuk lembaga legislatif.

Langkah demokratisasi berikutnya adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara langsung (pilkada) yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.UU ini mengharuskan semua kepala daerah diseluruh Indonesia dipilih melalui pilkada mulai pertengahan 2005. Semenjak itu, semua kepala daerah yang telah habis masa jabatannya harus dipilih melalui pilkada. Pilkada bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih demokratis dengan diberikan hak bagi rakyat untuk menentukan kepala daerah. Hal ini tentu saja berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang bersifat tidak langsung karena dipilih oleh DPRD.

Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2004 merupakan tonggak sejarah politik penting dalam sejarah politik Indonesia modern karena terpilihnya presiden dan wakil presiden yang didahului terpilihnya anggota DPR, DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan DPRD telah menuntaskan demokratisasi di bidang lembaga-lembaga politik di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa demokratisasi telah berhasil membentuk pemerintahan Indonesia yang demokratis karena nilai-nilai demokrasi yang penting telah diterapkan melalui pelaksanaan peraturan perundangan mulai dari UUD 1945. Memang benar bahwa demokratisasi adalah proses tanpa akhir karena demokrasi adalah sebuah kondisi yang tidak pernah terwujud secara tuntas. Namun dengan adanya perubahan-perubahan tadi, demokrasi di Indonesia telah mempunyai dasar yang kuat untuk berkembang.

 

 

BAB III

PENUTUP

 

3.1 Kesimpulan

Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para Pendiri Negara Indonesia (the Founding Fathers) melalui UUD 1945 (yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian berarti juga NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan (Representative Democracy).

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari Pelaksanaan Demokrasi yang pernah ada di Indonesiai ini. Pelaksanaan demokrasi di indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periodesasi antara lain :

  1. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 – 1950 )
  2. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama
  3. Masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959)
  4. Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966)
  5. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru (1966 – 1998)
  6. Pelaksanaan Demokrasi Reformasi (1998 – Sekarang).

 

DAFTAR PUSTAKA

 

http://krizi.wordpress.com/2009/09/30/makalah-perkembangan-demokrasi-di-indonesia/

Buku Edisi Revisi DASAR-DASAR ILMU POLITIK oleh PROF. MIRIAM BUDIARDJO (Hal. 134-135)

 

 

Manfaat Media Sosial Untuk Perpustakaan

Nama      : Siti Nuramanah

Nim        : D1814096

Prodi      : D-3 Perpustakaan

 

Manfaat Media Sosial Untuk Perpustakaan

Sebelumnya apa yang anda ketahui tentang media sosial? Mungkin yang terbayang dipikiran anda adalah Facebook, Twitter, Instagram, Line dan teman-temannya. Semua itu benar tapi apakah anda tahu pengertian dari media sosial itu sendiri? Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content”. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Dewasa ini orang-orang lebih memilih mencari informasi dengan menggunakan media sosial dibandingkan dengan datang langsung ke perpustakaan yang berfungsi sebagai sumber informasi,  hal ini membuat perpustakaan perlu memanfaatkan media sosial sebagai alat promosi. Promosi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperkenalkan sesuatu kepada khalayak. Manfaat dari promosi itu sendiri adalah agar orang-orang mengenal lebih jauh tentang dunia perpustakaan. Promosi melalui media sosial sebagai contoh adalah Facebook. Facebook adalah salah satu jejaring sosial yang banyak digunakan oleh orang-orang di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Jumlah pengguna Facebook di Indonesia sendiri masuk ke dalam 10 pengguna Facebook terbesar didunia. Hal ini menjadi kesempatan bagi para pustakawan untuk memperkenalkan dunia perpustakaan kepada khayalak atau pemustaka sebagai sumber informasi yang mudah, cepat dan akurat.

Manfaat dari media sosial selanjutnya yaitu meningkatkan komunikasi pemustaka dengan pustakawan. Facebook sebagai salah satu contoh dari media sosial bermanfaat untuk meningkatkan komunikasi antara pemustaka dengan pustakawan, dimana didalam facebook tersedia aplikasi chating yang memungkinkan pemustaka dapat bertanya langsung mengenai informasi yang dibutuhkannya kepada pustakawan tanpa harus datang langsung ke perpustakaan. Selain itu tidak hanya meningkatkan komunikasi antara pemustaka dengan pustakawan melainkan juga untuk berbagi dan bertukar sumber informasi diantara mereka.

Dengan memanfaatkan Facebook sebagai media sosial untuk memperkenalkan perpustakaan kepada khalayak, pustakawan dapat mengisi konten Facebook misalnya dengan membuat forum mengenai informasi terbaru atau koleksi-koleksi terbaru yang dimiliki oleh perpustakaan. Dengan hal itu membuat pemustaka jadi lebih tahu mengenai informasi atau koleksi terbaru yang dimiliki perpustakaan tersebut.

EFEK KOMUNIKASI MASSA: KOGNITIF, AFEKTIF & BEHAVIORAL

Ada tiga dimensi efek komunikasi massa, yaitu: kognitif, afektif, dan konatif. Efek kognitif meliputi peningkatan kesadaran, belajar, dan tambahan pengetahuan. Efek efektif berhubungan dengan emosi, perasaan, dan attitude (sikap). Sedangkan efek konatif berhubungan dengan perilaku dan niat untuyk melakukan sesuatu menurut cara tertentu.

1. Efek Kognitif

Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya informative bagi dirinya. Dalam efek kognitif ini akan dibahas tentang bagaimana media massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif. Melalui media massa, kita memperoleh informasi tentang benda, orang atau tempat yang belum pernah kita kunjungi secara langsung.

Seseorang mendapatkan informasi dari televisi, bahwa “Robot Gedek” mampu melakukan sodomi dengan anak laki-laki di bawah umur. Penonton televisi, yang asalnya tidak tahu menjadi tahu tentang peristiwa tersebut. Di sini pesan yang disampaikan oleh komunikator ditujukan kepada pikiran komunikan. Dengan kata lain, tujuan komunikator hanya berkisar pada upaya untuk memberitahu saja.

Menurut Mc. Luhan, media massa adalah perpanjangan alat indera kita (sense extention theory; teori perpanjangan alat indera). Dengan media massa kita memperoleh informasi tentang benda, orang atau tempat yang belum pernah kita lihat atau belum pernah kita kunjungi secara langsung. Realitas yang ditampilkan oleh media massa adalah relaitas yang sudah diseleksi. Kita cenderung memperoleh informasi tersebut semata-mata berdasarkan pada apa yang dilaporkan media massa. Televisi sering menyajikan adegan kekerasan, penonton televisi cenderung memandang dunia ini lebih keras, lebih tidak aman dan lebih mengerikan.

Karena media massa melaporkan dunia nyata secara selektif, maka sudah tentu media massa akan mempengaruhi pembentukan citra tentang lingkungan sosial yang bias dan timpang. Oleh karena itu, muncullah apa yang disebut stereotip, yaitu gambaran umum tentang individu, kelompok, profesi atau masyarakat yang tidak berubah-ubah, bersifat klise dan seringkali timpang dan tidak benar. Sebagai contoh, dalam film India, wanita sering ditampilkan sebagai makhluk yang cengeng, senang kemewahan dan seringkali cerewet. Penampilan seperti itu, bila dilakukan terus menerus, akan menciptakan stereotipe pada diri khalayak Komunikasi Massa tentang orang, objek atau lembaga. Di sini sudah mulai terasa bahayanya media massa. Pengaruh media massa lebih kuat lagi, karena pada masyarakat modern orang memperoleh banyak informasi tentang dunia dari media massa.

Sementara itu, citra terhadap seseorang, misalnya, akan terbentuk (pula) oleh peran agenda setting (penentuan/pengaturan agenda). Teori ini dimulai dengan suatu asumsi bahwa media massa menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkannya. Biasanya, surat kabar mengatur berita mana yang lebih diprioritaskan. Ini adalah rencana mereka yang dipengaruhi suasana yang sedang hangat berlangsung. Sebagai contoh, bila satu setengah halaman di Media Indonesia memberitakan pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar, berarti wartawan dan pihak redaksi harian itu sedang mengatur kita untuk mencitrakan sebuah informasi penting. Sebaliknya bila di halaman selanjutnya di harian yang sama, terdapat berita kunjungan Megawati Soekarno Putri ke beberapa daerah, diletakkan di pojok kiri paling bawah, dan itu pun beritanya hanya terdiri dari tiga paragraf. Berarti, ini adalah agenda setting dari media tersebut bahwa berita ini seakan tidak penting. Mau tidak mau, pencitraan dan sumber informasi kita dipengaruhi agenda setting.

Media massa tidak memberikan efek kognitif semata, namun ia memberikan manfaat yang dikehendaki masyarakat. Inilah efek prososial. Bila televisi menyebabkan kita lebih mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar, televisi telah menimbulkan efek prososial kognitif. Bila majalah menyajikan penderitaan rakyat miskin di pedesaan, dan hati kita tergerak untuk menolong mereka, media massa telah menghasilkan efek prososial afektif. Bila surat kabar membuka dompet bencana alam, menghimbau kita untuk menyumbang, lalu kita mengirimkan wesel pos (atau, sekarang dengan cara transfer via rekening bank) ke surat kabar, maka terjadilah efek prososial behavioral.

 

 

2. Efek Afektif

Efek ini kadarnya lebih tinggi daripada Efek Kognitif. Tujuan dari komunikasi massa bukan hanya sekedar memberitahu kepada khalayak agar menjadi tahu tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu, setelah mengetahui informasi yang diterimanya, khalayak diharapkan dapat merasakannya. Sebagai contoh, setelah kita mendengar atau membaca informasi artis kawakan Roy Marten dipenjara karena kasus penyalah-gunaan narkoba, maka dalam diri kita akan muncul perasaan jengkel, iba, kasihan, atau bisa jadi, senang. Perasaan sebel, jengkel atau marah daat diartikan sebagai perasaan kesal terhadap perbuatan Roy Marten. Sedangkan perasaan senang adalah perasaan lega dari para pembenci artis dan kehidupan hura-hura yang senang atas tertangkapnya para public figure yang cenderung hidup hura-hura. Adapun rasa iba atau kasihan dapat juga diartikan sebagai keheranan khalayak mengapa dia melakukan perbuatan tersebut.

3. Efek Behavioral

Efek behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. Adegan kekerasan dalam televisi atau film akan menyebabkan orang menjadi beringas. Program acara memasak bersama Rudi Khaeruddin, misalnya, akan menyebabkan para ibu rumah tangga mengikuti resep-resep baru. Bahkan, kita pernah mendengar kabar seorang anak sekolah dasar yang mencontoh adegan gulat dari acara SmackDown yang mengakibatkan satu orang tewas akibat adegan gulat tersebut. Namun, dari semua informasi dari berbagai media tersebut tidak mempunyai efek yang sama.

Radio, televisi atau film di berbagai negara telah digunakan sebagai media pendidikan. Sebagian laporan telah menunjukkan manfaat nyata dari siaran radio, televisi dan pemutaran film. Sebagian lagi melaporkan kegagalan. Misalnya, ketika terdapat tayangan kriminal pada program “Buser” di SCTV menayangkan informasi: anak SD yang melakukan bunuh diri karena tidak diberi jajan oleh orang tuanya. Sikap yang diharapkan dari berita kriminal itu ialah, agar orang tua tidak semena-mena terhadap anaknya, namun apa yang didapat, keesokan atau lusanya, dilaporkan terdapat berbagai tindakan sama yang dilakukan anak-anak SD. Inilah yang dimaksud perbedaan efek behavior. Tidak semua berita, misalnya, akan mengalami keberhasilan yang merubah khalayak menjadi lebih baik, namun pula bisa mengakibatkan kegagalan yang berakhir pada tindakan lebih buruk.

Mengapa terjadi efek yang berbeda? Belajar dari media massa memang tidak bergantung hanya ada unsur stimuli dalam media massa saja. Kita memerlukan teori psikologi yang menjelaskan peristiwa belajar semacam ini. Teori psikolog yang dapat mnejelaskan efek prososial adalah teori belajar sosial dari Bandura. Menurutnya, kita belajar bukan saja dari pengelaman langsung, tetapi dari peniruan atau peneladanan (modeling). Perilaku merupakan hasil faktor-faktor kognitif dan lingkungan. Artinya, kita mampu memiliki keterampila tertentu, bila terdapat jalinan positif antara stimuli yang kita amati dan karakteristik diri kita.

Bandura menjelaskan proses belajar sosial dalam empat tahapan proses: proses perhatian, proses pengingatan (retention), proses reproduksi motoris, dan proses motivasional.

Permulaan proses belajar ialah munculnya peristiwa yang dapat diamati secara langsung atau tidak langsung oleh seseorang. Peristiwa ini dapat berupa tindakan tertentu (misalnya menolong orang tenggelam) atau gambaran pola pemikiran, yang disebut Bandura sebagai “abstract modeling” (misalnya sikap, nilai, atau persepsi realitas sosial). Kita mengamati peristiwa tersebut dari orang-orang sekita kita.bila peristiwa itu sudah dianati, terjadilah tahap pertama belajar sosial: perhatian. Kita baru pata mempelajari sesuatu bila kita memperhatikannya. Setiap saat kita menyaksikan berbagai peristiwa yang dapat kita teladani, namun tidak semua peristiwa itu kita perhatikan.

Perhatian saja tidak cukup menghasilkan efek prososial. Khalayak harus sanggup menyimpan hasil pengamatannya dalam benak benaknya dan memanggilnya kembali ketika mereka akan bertindak sesuai dengan teladan yang diberikan. Untuk mengingat, peristiwa yang diamati harus direkam dalam bentuk imaginal dan verbal. Yang pertama disebut visual imagination, yaitu gambaran mental tentang peristiwa yang kita amati dan menyimpan gambaran itu pada memori kita. Yang kedua menunjukkan representasi dalam bentuk bahasa. Menurut Bandura, agar peristiwa itu dapat diteladani, kita bukan saja harus merekamnya dalam memori, tetapi juga harus membayangkan secara mental bagaimana kita dapat menjalankan tindakan yang kita teladani. Memvisualisasikan diri kita sedang melakukan sesuatu disebut seabagi “rehearsal”.

Selanjutnya, proses reroduksi artinya menghasilkan kembali perilaku atau tindakan yang kita amati.  Tetapi apakah kita betul-betul melaksanakan perilaku teladan itu bergantung pada motivasi? Motivasi bergantung ada peneguhan. Ada tiga macam peneguhan yang mendorong kita bertindak: peneguhan eksternal, peneguhan gantian (vicarious reinforcement), dan peneguhan diri (self reinforcement). Pelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar telah kita simpan dalam memori kita. Kita bermaksud mempraktekkannya dalam percakapan dengan kawan kita. Kita akan melakukan hanya apabila kita mengetahui orang lain tidak akan mencemoohkan kitam atau bila kita yakin orang lain akan menghargai tindakan kita. Ini yang disebut peneguhan eksternal. Jadi, kampanye bahasa Indoensia dalam TVRI dan surat kabar berhasil, bila ada iklim yang mendorong penggunaan bahasa Indoensia yang baik dan benar.

Kita juga akan terdorong melakukan perilaku teladan baik kita melihat orang lain yang berbuat sama mendapat ganjaran karena perbuatannya. Secara teoritis, agak sukar orang meniru bahasa Indonesia yang benar bila pejabat-pejabat yang memiliki reutasi tinggi justru berbahasa Indonesia yang salah. Kita memerlukan peneguhan gantian. Walaupun kita tidak mendaat ganjaran (pujian, penghargaan, status, dn sebagainya), tetapi melihat orang lain mendapat ganjaran karena perbuatan yang ingin kita teladani membantu terjadinya reproduksi motor.

Akhirnya tindakan teladan akan kita lakukan bila diri kita sendiri mendorong tindakan itu. Dorongan dari diri sendiri itu mungkin timbul dari perasaan puas, senang, atau dipenuhinya citra diri yang ideal. Kita akan mengikuti anjuran berbahasa Indonesia yang benar bila kita yakin bahwa dengan cara itu kita memberikan kontribusi bagi kelestarian bahasa Indonesia.

Sumber : http://kommabogor.wordpress.com/2007/12/31/efek-komunikasi-massa-kognitif-afektif-behavioral/

Aspek Hukum dan Haki

  1. HAK CIPTA

Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 1 UUHC).

Dikatakan hak khusus atau sering juga disebut hak eksklusif yang berarti hak tersebut hanya diberikan kepada pencipta dan tentunya tidak untuk orang lain selain pencipta.

Hak khusus meliputi :

  1. hak untuk mengumumkan;
  2. hak untuk memperbanyak.
  • Pengaturan hak cipta

Pengaturan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Untuk mempermudah penyebutannya dapat disingkat menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.

  • Pendaftaran hak cipta

Pendaftaran hak cipta bukanlah merupakan persyaratan untuk memperoleh perlindungan hak cipta (pasal 5 dan pasal 38 UUHC). Artinya, seorang pencipta yang tidak mendaftarkan hak cipta juga mendapatkan perlindungan, asalkan ia benar-benar sebagai pencipta suatu ciptaan tertentu. Pendaftaran bukanlah jaminan mutlak bahwa pendaftar sebagai pencipta yang dilindungi hukum. Dengan kata lain Undang-Undang Hak Cipta melindungi pencipta, terlepas apakah ia mendaftarkan ciptaannya atau tidak.

 

 

  1. PATEN

Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-undang Paten).

Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa :

  1. proses;
  2. hasil produksi;
  3. penyempurnaan dan pengembangan proses;
  4. penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi.

Pengaturan Paten diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1989 tentang Paten telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1989 tentang Paten. Untuk mempermudah penyebutannya dapat disingkat menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 atau Undang-Undang Paten (UUP) saja.

  • Pemberian Paten

Penemuan diberikan Paten oleh negara apabila telah melewati suatu proses pengajuan permintaan paten pada Kantor Paten (Departemen Kehakiman Republik Indonesia di Jakarta).

Penemuan yang tidak dapat dipatenkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Paten, yaitu :

  1. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan.
  2. Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut.
  3. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

 

 

  1. MEREK

Tanda yang berupa gambar, nama,kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 Undang-undang Merek).

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

  • Pengaturan Merek

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek. Untuk mempermudah penyebutannya dapat disingkat menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 atau dapat juga disingkat Undang-Undang Merek (UUM).

  • Pendaftaran Merek

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek.Unsur-unsur yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek menurut Pasal 5 Undang-Undang Merek yaitu :

  1. Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
  2. Tanda yang tidak memiliki daya pembeda.
  3. Tanda yang telah menjadi milik umum.
  4. Tanda yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

 

 

2.

  • Invensi

 

Adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

 

  • Inventor atau pemegang Paten

 

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

tugas tik

Nama      : Siti Nuramanah

Nim        : D1814096

Prodi      : D-3 Perpustakaan

 

Manfaat Media Sosial Untuk Perpustakaan

Sebelumnya apa yang anda ketahui tentang media sosial? Mungkin yang terbayang dipikiran anda adalah Facebook, Twitter, Instagram, Line dan teman-temannya. Semua itu benar tapi apakah anda tahu pengertian dari media sosial itu sendiri? Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content”. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Dewasa ini orang-orang lebih memilih mencari informasi dengan menggunakan media sosial dibandingkan dengan datang langsung ke perpustakaan yang berfungsi sebagai sumber informasi,  hal ini membuat perpustakaan perlu memanfaatkan media sosial sebagai alat promosi. Promosi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperkenalkan sesuatu kepada khalayak. Manfaat dari promosi itu sendiri adalah agar orang-orang mengenal lebih jauh tentang dunia perpustakaan. Promosi melalui media sosial sebagai contoh adalah Facebook. Facebook adalah salah satu jejaring sosial yang banyak digunakan oleh orang-orang di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Jumlah pengguna Facebook di Indonesia sendiri masuk ke dalam 10 pengguna Facebook terbesar didunia. Hal ini menjadi kesempatan bagi para pustakawan untuk memperkenalkan dunia perpustakaan kepada khayalak atau pemustaka sebagai sumber informasi yang mudah, cepat dan akurat.

Manfaat dari media sosial selanjutnya yaitu meningkatkan komunikasi pemustaka dengan pustakawan. Facebook sebagai salah satu contoh dari media sosial bermanfaat untuk meningkatkan komunikasi antara pemustaka dengan pustakawan, dimana didalam facebook tersedia aplikasi chating yang memungkinkan pemustaka dapat bertanya langsung mengenai informasi yang dibutuhkannya kepada pustakawan tanpa harus datang langsung ke perpustakaan. Selain itu tidak hanya meningkatkan komunikasi antara pemustaka dengan pustakawan melainkan juga untuk berbagi dan bertukar sumber informasi diantara mereka.

Dengan memanfaatkan Facebook sebagai media sosial untuk memperkenalkan perpustakaan kepada khalayak, pustakawan dapat mengisi konten Facebook misalnya dengan membuat forum mengenai informasi terbaru atau koleksi-koleksi terbaru yang dimiliki oleh perpustakaan. Dengan hal itu membuat pemustaka jadi lebih tahu mengenai informasi atau koleksi terbaru yang dimiliki perpustakaan tersebut.

komunikasi

Nama         : Siti Nuramanah

NIM            : D1814096

Prodi          : D-3 Perpustakaan

 

Kidi adalah pacarnya Kuli, mereka diundang ke acara ulang tahun teman satu kelasnya Kidi. Saat malam dimana acara tersebut, Kuli tidak datang ke rumah kidi untuk menjemput kidi tanpa keterangan yang jelas. Padahal kuli berjanji kepada Kidi untuk menjemputnya. ketidakhadiran kuli membuat kidi terus menunggu sampai larut malam dan akhirnya memutuskan untuk tidak datang ke acara ulang tahun temannya itu. Kemudian keesokan harinya Kidi menegur Kuli dengan nada yang marah, melimpahkan semua kesalahan kepada Kuli tanpa mau mendengar penjelasan Kuli terlebih dahulu. Lalu Kuli meminta maaf kepada Kidi atas perbuatannya, dan Kuli pun mencoba menjelaskan alasan yang logis mengapa ia tidak datang untuk menjemput Kidi. Namun Kidi tidak peduli dengan semua alasan yang Kuli lontarkan, melihat tanggapan Kidi yang semakin marah, maka Kuli menjadi kesal sehingga nada bicaranya meninggi. Mendengar perkataan Kuli dengan nada yang membentak Kidi pun semakin kesal dan marah, kemudian Kidi pergi meninggalkan Kuli dengan menangis dan emosi yang meluap-luap. Melihat Kidi pergi begitu saja tanpa adanya penyelesaian terhadap masalah tersebut, membuat Kuli semakin kesal hingga ia memukul meja dengan keras.

Dari sebuah ilustrasi tentang suatu proses komunikasi diatas menggunakan model interaksional. Model interaksional dikembangkan oleh wilburn Schramm pada tahun 1954. Model interaksional merupakan model komunikasi yang menekankan bahwa komunikasi berlangsung antara dua orang komunikator, yang mengembangkan potensi manusiawinya melalui interaksi sosial tepatnya melalui apa yang disebut pengambilan peran orang lain. Dua orang komunikator yang saling berkomunikasi akan saling mempelajari perannya, melihat “diri” dan “diri yang lain/orang lain” dan kemudian persepsinya mengenai dirinya sendiri dan orang lain itu digunakan untuk menentukan tindakannya terhadap orang lain. Dalam hal ini, umpan balik atau tanggapan terhadap suatu pesan sangat penting. Karena dalam menentukan tindakan untuk menanggapi pesan dari komunikator lain, kita perlu mempelajari peran masing-masing terlebih dahulu.

Model interaksional berpandangan bahwa komunikasi sebagai pertukaran makna dengan adanya umpan balik yang menghubungkan sumber dan penerima pesan. Model ini menekankan pada proses komunikasi dua arah, dari pengirim (komunikator) kepada penerima (komunikan) dan juga sebaliknya dari penerima (komunikan) kepada pengirim (komunikator). Dengan adanya komunikasi dua arah, maka seorang komunikator dapat menjadi komunikan, dan juga sebaliknya komunikan dapat menjadi komunikator. Dalam model interaksional komunikasi bagaikan sebuah proses yang melingkar, sehingga menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. Komponen penting dalam model interaksional adalah umpan balik (feedback). Umpan balik dapat berupa verbal atau pun nonverbal.

saya memilih ilustrasi diatas sebagai contoh dari model interaksional karena dari contoh proses komunikasi yang dilakukan antara Kidi dan Kuli di atas, menunjukkan bahwa terjadi komunikasi dua arah. Kidi yang pada awalnya sebagai komunikator dan Kuli sebagai komunikan, kemudian berubah ketika Kuli memberikan umpan balik terhadap perkataan Kidi. Sehingga Kuli berubah menjadi komunikator dan Kidi sebagai komunikan. Begitu seterusnya hingga pada akhirnya Kidi mengakhiri percakapan dengan pergi meninggalkan Kuli. Jika dalam model linear, maka proses komunikasi hanya pada saat Kidi menegur Kuli dengan nada marah. Tanpa adanya umpan balik. Kuli yang berusaha meminta maaf dan menjelaskan alasan logis mengapa ia tidak menjemput Kidi, merupakan umpan balik dalam bentuk verbal, yaitu berupa kata-kata. Sedangkan tindakan Kidi meninggalkan Kuli dengan menangis dan emosi yang meluap-luap merupakan umpan balik dalam bentuk nonverbal, yaitu menekankan pada bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Umpan balik juga membantu komunikator untuk mengetahui apakah pesan telah tersampaikan atau tidak dan sejauh mana pencapaian makna terjadi. Karena tujuan orang berkomunikasi adalah untuk mencapai kesamaan makna pesan. Sehingga dengan umpan balik maka dapat diketahui sejauh mana tingkat kesamaan makna pesan. Dalam model interaksional kedudukan pengirim dan penerima pesan sederajat.

 

 

laporan observasi

BAB I

PENDAHULUAN

 

  • Latar Belakang Masalah

 

Dewasa ini, dunia penerbitan bisa dibilang mengalami pertumbuhan pesat, era teknologi memang salah satu pemicunya, disisi lain kebutuhan masyarakat akan informasi pun tidak boleh dikesampingkan. Dunia penerbitan seakan tidak bisa lepas dengan kehidupan manusia.

Oleh karena itu kami melakukan observasi ke penerbit khususnya penerbit UNS Press dengan tujuan untuk mengetahui tentang UNS Press, proses penerbitan sebuah buku, buku apa saja yang diterbitkan oleh UNS Press, Pandangan UNS Press mengenai HAKI, pandangan UNS Press mengenai undang-undang hak cipta yang dipaparkan didalam buku, biaya penerbitan sebuah buku, pembagian royalti, dan pandangan UNS mengenai praktek Plagiasi.

 

 

  • Rumusan Masalah

 

  1. Jelaskan secara singkat mengenai UNS Press !
  2. Bagaimana proses penerbitan sebuah buku yang ada di UNS Press ?
  3. Jenis buku apa saja yang diterbitkan oleh UNS Press ?
  4. Kemana saja pendistribusian buku yang diterbitkan oleh UNS Press ?
  5. Bagaimana pandangan pihak UNS Press mengenai HAKI ?
  6. Mengapa didalam buku dipaparkan undang-undang Hak Cipta ?
  7. Berapa biaya penerbitan dari sebuah buku ?
  8. Bagaimana cara pembagian dalam hal royalti ?
  9. Bagaimana pandangan pihak UNS Press mengenai praktek plagiasi ?

 

  • Tujuan Observasi

 

  1. Mengetahui tentang UNS Press
  2. Mengetahui tentang proses penerbitan sebuah buku
  3. Mengetahui tentang jenis buku yang diterbitkan oleh UNS Press
  4. Mengetahui tentang pendistribusinya buku oleh pihak UNS Press
  5. Mengetahui tentang pandangan UNS Press mengenai HAKI
  6. Mengetahui tentang alasan undang-undang hak cipta dipaparkan didalam buku
  7. Mengetahui tentang biaya penerbitan sebuah buku
  8. Mengetahui tentang pembagian royalti
  9. Mengetahui tentang pandangan pihak UNS Press mengenai praktik plagiasi

BAB II

ISI DAN PEMBAHASAN

2.1 Isi

Penerbitan adalah suatu usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan proses editorial, produksi, dan pemasaran barang-barang, naskah tercetak yang didistribusikan kepada pembaca. Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita lihat ada tiga bidang yang berkaitan dengan penerbitan, yaitu bidang editorial, bidang produksi, dan bidang pemasaran.

  1. Bidang editorial

Kontributor dapat melayangkan naakahnya keapada penerbit atas inisiatif sendiri maupun atas undangan pihak redaksi. Jika penerbit memilih cara hunting naskah, target yang akan dikejarnya adalah penulis profesional atau tokoh masyarakat yang kompeten dibidangnya.

Mereka akan diminta penerbit untuk menulis naskah tertentu, sesuai bidangnya masing-masing. Mengejar momen tertentu yang tengah marak, atau bertepatan dengan booming-nya suatu tema merupakan saat-saat penerbit berburu naskah.

Sementara itu, ada pihak yang berjuluk agen naskah. Dialah yang akan berburu naskah untuk menyuplai kebutuhan penerbit, terutama jika produksinya ternyata berskala besar. Bisa dibilang, agen naskah ini adalah kepanjangan tangan dari pihak penerbit.

Dengan bantuan agen naskah, dalam waktu singkat, penerbit akan memperoleh naskah yang diinginkan, tanpa harus membuang waktu lama. Karena terkesan instan, naskah semacam ini harus tetap melalui proses editing ketat agar memenuhi standar kualitas naskah layak terbit.

Semua naskah yang masuk ke penerbit, sebelum diputuskan layak terbit, akan dievaluasi oleh dewan redaksi.

Hal yang akan dipertimbangkan dalam evalusi

  • Isi karangan

Evaluasi terhadap isi karangan mencakup hal-hal berikut.

  • Ide atau gagasan; apakah memilki unsur kebaruan, unik, bermanfaat, sejalan dengan visi-misi penerbit, dan marketable.
  • Orisinalitas; apakah naskah bukan merupakan hasil copy paste atau menjiplak karya orang lain.
  • Penyajian data atau pun fakta yang memperkuat naskah. Data dan fakta tersebut harus netral, logis, mengandung kebenaran, dan berasal dari sumber yang bisa dipercaya. Bukan data dan fakta yang hanya isapan jempol, juga tidak menyudutkan pihak tertentu.
  • Bahasa Penyajian

Bahasa yang disajikan dalam sebuah naskah menjadi sasaran berikutnya dalam proses evaluasi. Bahasa penyajian yang baik, setidaknya meliputi hal-hal berikut.

  • Bahasa yang memikat, mengalir, dan mudah dicerna pembaca.
  • Tidak menggunakan kata ambigu sehingga makna yang ditangkap pun akan mudah dan tidak berbeli-belit.
  • Susunan kalimat yang tepat dan logis sehingga tidak membuat pembaca berpikir saat membaca melainkan berpikir setelah selesai membaca.
  • Pilihan diksi yang tepat. Perlakuan terhadap diksi, tentunya berbeda antara naskah fiksi dan naskah nonfiksi. Diksi dalam naskah fiksi lebih fleksibel dan luas karena kandungan nilai sastranya, sesuai selera si penulis.
  • Ejaan yang benar, sesuai dengan pegangan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).
  • Kesesuaian penggunaan bahasadengan tujuan penulisan. Misalnya , untuk menulis naskah ilmiah, pastinya tidak tepat jika menggunakan bahasa sastrawi yang mengandung pemaknaan ganda atau penuh metafora.
  • Teknik Penulisan

Dewan redaksi akan menilai teknik penulisan suatu naskah berdasarkan hal-hal berikut.

  • Penempatan dan keteraturan gagasan. Jangan sampai ada ide yang meloncat-loncat tidak karuan dalam naskah, tanpa memperhatikan urutan atau koherensinya.
  • Kohesi dan koherensi antarkalimat dan antarparagraf yang tepat sehingga pembaca terbangun sebuah bacaan yang utuh, kokoh, dan pembaca pun mudah memahami maksud penulis.
  • Keterkaitan antara juduk dan isi; apakah judul telah mencerminkan isi naskah. Jangan sampai isi bacaan sama sekali tidak merepresentasikan judul yang dibahas.
  • Kerapian keseluruhan perwajahan naskah; apakah jenis dan ukuran font yang digunakan sudah seperti yang disyaratkan? Apakah mengaturan spasi dan badan paragraf sudah rapi? Apakah ilustrasi pendukung (jika ada) telah sesuai dengan tema, dan blocking-nya tepat?

Untuk poin terakhir, sebagian penerbit memiliki tim khusus untuk menengani kerapian perwajahan dan tata letak ini. Tim khusus yang dimaksud adalah tim layout dan desainer yang bertanggungjawab penuh atas kemenarikan buku dari segi desain cover dan tata letak perwajahan buku secara keseluruhan.

Jika naskah telah dinyatakan layak terbit, tahap selanjutnya adalah editing. Adapun wilayah editing mencakup penyuntingan terhadap bahasa penyajian dan teknik penulisan suatu naskah, seperti yang terurai pada dua poin tersebut.

  1. Produksi

Usai tahap editing, naskah akan menuju dapur produksi. Disana, seorang pimpinan atau manajer produksi akan menentukan proses cetak suatu naskah. Sebelumnya, agar kemasan naskah lebih maksimal, seorang layouter akan menatanya. Bertanggung jawab untuk mengurusi tata letak naskah, ukuran font dan pengaturan gambar yang mungkin dimunculkan dalam buku.

Jika diperlukan, fotografer pun akan dilibatkan untuk menghasilkan foto-foto pendukung sehingga naskah akan terlihat lebih menarik. Selain itu, untuk urusan cover buku, tanggungjawab sepenuhnya dikerjakan desainer grafis.

 

  1. Pemasaran

Manajer pemasaran akan menentukan strategi pemasaran produk penerbitan. Bedah buku, talk show, seminar, pameran, menyebarkan leaflet promosi, atau mengadakan undian berhadiah adalah contoh upaya memasarkannya. Berbagai kondisi pasar dan trend tema yang digemari atau sedang marak menjadi acuan dalam membuat strategi marketing.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam bahasa Inggris di artikan dengan Intellectual Property Right. Kata “intelektual” sendiri memiliki arti berupa kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind). Selain itu ”Hak Atas Kekayaan Intelektual” (HAKI) merupakan terjemahan atas istilah ”Intellectual Property Right” (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci yaitu: ”Hak”, ”Kekayaan” dan ”Intelektual”. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat: dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Sedangkan ”Kekayaan Intelektual” merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, HAKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas Kekayaan Intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukumhukum yang berlaku.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud, seperti Paten, merek, Dan hak cipta. Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan Dan sebaginya Yang tidak mempunyai bentuk tertentu.

Sehingga Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat di artikan sebagai hak eksklusif yang peraturannya diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten dan Rahasia Perdagangan. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda tidak berwujud (benda imateriil).

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu:
1.Hak Cipta.
2. Hak Kekayaan Industri, meliputi:

  • Paten
  • Merek
  • Desain Industri
  • Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
  • Rahasia Dagang, dan
  • Indikasi Geografis
  1. HAK CIPTA

Pengertian

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta :
Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 1 ayat 1)

Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu “seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

Subyek Hak Cipta

Pencipta yaitu Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Pemegang Hak Cipta yaitu Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas.

Obyek Hak Cipta

Ciptaan yaitu hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Undang-undang yang mengatur Hak Cipta

  • UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
  • UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
  • UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)
  • UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)
  1. PATEN

Pengertian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001:
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).

Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-undang Paten).

Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility models) yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP).

Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa :

  1. proses;
  2. hasil produksi;
  3. penyempurnaan dan pengembangan proses;
  4. penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi;

Undang-Undang yang Mengatur tentang Paten

  • UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39)
  • UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30)
  • UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109)

Pemberian Paten

Penemuan diberikan Paten oleh negara apabila telah melewati suatu proses pengajuan permintaan paten pada Kantor Paten (Departemen Kehakiman Republik Indonesia di Jakarta).

Penemuan yang tidak dapat dipatenkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Paten, yaitu:

  1. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan.
  2. Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut.
  3. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
  4. MEREK

Pengertian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 :
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Pasal 1 Ayat 1)

Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 Undang-undang Merek).

Istilah-Istilah Merek

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Undang-Undang yang Mengatur tentang Merek

  • UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81)
  • UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)
  • UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110)
  1. Desain Industri

Pengertian

(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri) : Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1)

  1. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pengertian

(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) : Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.(Pasal 1 Ayat 1)

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. (Pasal 1 Ayat 2)

  1. Rahasia Dagang

Pengertian

(Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang) :
Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

  1. Indikasi Geografis

Pengertian

(Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek) :
Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.(Pasal 56 Ayat 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pembahasan

 

  1. UNS Press

Unit Pelaksana Teknis Penerbitan dan Pencetakan Universitas Sebelas Maret atau yang lebih dikenal dengan nama UNS Press adalah salah satu unit penunjang Universitas Sebelas Maret yang berfungsi melaksanakan fungsi penerbitan. UNS Press didirikan bertujuan untuk menerbitkan buku jurnal, majalah, dan produk penerbitan lainnya. UNS Press menerbitkan karya ilmiah, terutama buku, yang pengarangnya berasal dari UNS sendiri dan dari luar UNS, baik dari lingkungan perguruan tinggi maupun dari luar perguruan tinggi, yang bertalian dengan pendidikan, hasil simposium atau seminar, dan hasil penelitian. UNS Press berusaha menjaga mutu terbitannya, terutama mengenai isi dan bahasanya. UNS Press berkomitmen untuk memposisikan diri sebagai penerbit mandiri, profesional, standar ketat,kualitas teruji, dan dengan biaya yang relatif murah. UNS Press berdiri pada tanggal 14 Agustus 1989 dengan SK Rektor No. 154/PT.40.D/89 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Penerbitan dan Pencetakan Universitas Sebelas Maret. Tugas Utama UNS Press adalah melakukan kegiatan di bidang penerbitan dan pencetakan yang bersifat teknis, baik dengan buku maupun nonbuku. Sejak berdiri 21 tahun yang lalu, UNS Press telah berganti pimpinan sebanyak 3 kali, yaitu Dr. Sudiro Sutoto, Drs. A. Himawan, dan Drs. Y. Radiyono. Pada awal tahun 2004 UNS mempunyai jabatan baru yaitu sekretaris yang dijabat oleh Budi Siswanto. Mulai tahun 2011 sampai sekarang UNS Press dipimpin oleh Drs. Bambang Prawiro, M.M.

 

  1. Proses Penerbitan sebuah buku

Proses penerbitan sebuah buku dimulai dari penulis memberikan naskah kepada UNS Press kemudian UNS Press khususnya bagian editorial memeriksa naskah sampai naskah benar-benar layak untuk diterbitkan. Kemudian setelah naskah memasuki bagian editorial, naskah masuk kedalam bagian produksi, UNS Press sendiri memiliki 2 cara dalam pencetakan buku yaitu dengan menggunakan cara manual dan cara digital. Cara manual, disini cetakan ini akan lebih lama dan murah sedangkan cetakan dengan menggunakan cara digital akan lebih cepat dan mahal. kemudian setelah naskah dicetak berupa buku tahap selanjutnya adalah pemasaran, untuk pemasaran sendiri pihak UNS Press jika cetakan itu sifatnya pribadi maka pemasarannya tergantung penulis.

 

  1. Jenis buku yang diterbitkan UNS Press

Buku yang diterbitkan UNS Press tidak hanya buku tertentu saja, melainkan semua macam buku yang ada diperpustakaan kalau memang masuk ke UNS Press akan dilayani.

 

 

 

 

  1. Pendistribusian Buku

Mencetak pribadi maka pendistribusiannya dikembilkan ke penulis, jadi pendistribusiannya tergantung penulis. Selain itu UNS Press bekerjasama dengan pihak distributor luar dengan cv Adipura jogja dalam hal pemasaran buku. Dan UNS Press melibatkan unit penerbitan dan percetakan dari universitas lain seperti IKIP PGRI Semarang, Gama Press, UNY Press, Sanata Darma dan IAIN jogja, selain itu UNS Press melayani beberapa penulis yang menitipkan bukunya untuk diperjual belikan.

 

  1. Pandangan UNS Press mengenai HAKI

UNS Press telah membuat aturan didalam buku bahwa yang berhak memperbanyak buku hanya UNS Press.

 

  1. Pandangan UNS Press mengenai undang-undang yang dipaparkan didalam buku

Menurut UNS Press undang-undang dipaparkan didalam sebuah buku bertujuan untuk mengingatkan semua pihak bahwa buku tidak boleh diperbanyak begitu saja.

 

  1. Biaya Penerbitan sebuah buku

Menurut UNS Press biaya penerbitan sebuah buku tergantung jumlah oplahnya yang kedua tergantung halamannya, dan kalau materialnya itu umum.

 

  1. Pembagian Royalti

Jika biaya penerbitan ditanggung oleh penerbit maka pembagian royaltinya adalah 15% untuk penulis dan 85% untuk penerbit namun jika penulis menanggung biaya penerbitan sebuah buku maka royalti yang didapatkan 100% untuk penulis, penerbit hanya mendapatkan biaya penerbitan yang dibayarkan oleh penulis.

 

  1. Pandangan UNS Press mengenai praktek plagiasi

UNS Press telah mengantisipasi praktek plagiasi dengan cara membuat desain buku dengan sedikit unik atau berbeda, dalam artian membuat ukuran buku menjadi tanggung agar sulit untuk diplagiasi.

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

3.1 Simpulan

UNS Press adalah salah satu unit penunjang Universitas Sebelas Maret yang berfungsi melaksanakan fungsi penerbitan. UNS Press didirikan bertujuan untuk menerbitkan buku jurnal, majalah, dan produk penerbitan lainnya tergantung permintaan. Proses penerbitan sebuah buku meliputi ada 3 tahapan yaitu proses editorial, produksi dan pemasaran.

Mencetak pribadi maka pendistribusiannya dikembilkan ke penulis, jadi pendistribusiannya tergantung penulis. Selain itu UNS Press bekerjasama dengan pihak distributor luar dengan cv Adipura jogja dalam hal pemasaran buku. Dan UNS Press melibatkan unit penerbitan dan percetakan dari universitas lain seperti IKIP PGRI Semarang, Gama Press, UNY Press, Sanata Darma dan IAIN jogja, selain itu UNS Press melayani beberapa penulis yang menitipkan bukunya untuk diperjual belikan.

Biaya dalam hal penerbitan sebuah buku tergantung dengan jumlah oplahnya, jumlah halamannya, dan juga material umumnya. Untuk pembagian dalam hal royalti UNS Press mendapatkan 85% dari hasil penjualan buku itupun jika penerbitan ditanggung oleh pihak UNS Press namun jika biaya penerbitan ditanggung oleh penulis maka UNS Press tidak mendapatlkan royalti untuk hasil penjualan buku tersebut. Untuk mengantisipasi praktek plagiasi UNS press membuat desain yang sedikit unik yaitu ukuran buku menjadi tanggung.

 

3.2 Saran

Seharusnya semua pihak lebih menghargai hak atas kekayaan intelektual dari penulis, karena tidak mudah menuangkan karya yang berasal dari hasil pemikiran kita sendiri.

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

http://pengertianpenerbitan.blogspot.com/feeds/posts/default

http://anneahira.com/pengertian-penerbitan.htm

http://rachmahchieka.blogspot.com/2010/07/pengertian-haki-hak-atas-kekayaan.html

http://ikharetno.wordpress.com/2012/04/10/ruang-lingkup-haki/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

  • Latar Belakang Masalah

 

Dewasa ini, dunia penerbitan bisa dibilang mengalami pertumbuhan pesat, era teknologi memang salah satu pemicunya, disisi lain kebutuhan masyarakat akan informasi pun tidak boleh dikesampingkan. Dunia penerbitan seakan tidak bisa lepas dengan kehidupan manusia.

Oleh karena itu kami melakukan observasi ke penerbit khususnya penerbit UNS Press dengan tujuan untuk mengetahui tentang UNS Press, proses penerbitan sebuah buku, buku apa saja yang diterbitkan oleh UNS Press, Pandangan UNS Press mengenai HAKI, pandangan UNS Press mengenai undang-undang hak cipta yang dipaparkan didalam buku, biaya penerbitan sebuah buku, pembagian royalti, dan pandangan UNS mengenai praktek Plagiasi.

 

 

  • Rumusan Masalah

 

  1. Jelaskan secara singkat mengenai UNS Press !
  2. Bagaimana proses penerbitan sebuah buku yang ada di UNS Press ?
  3. Jenis buku apa saja yang diterbitkan oleh UNS Press ?
  4. Kemana saja pendistribusian buku yang diterbitkan oleh UNS Press ?
  5. Bagaimana pandangan pihak UNS Press mengenai HAKI ?
  6. Mengapa didalam buku dipaparkan undang-undang Hak Cipta ?
  7. Berapa biaya penerbitan dari sebuah buku ?
  8. Bagaimana cara pembagian dalam hal royalti ?
  9. Bagaimana pandangan pihak UNS Press mengenai praktek plagiasi ?

 

  • Tujuan Observasi

 

  1. Mengetahui tentang UNS Press
  2. Mengetahui tentang proses penerbitan sebuah buku
  3. Mengetahui tentang jenis buku yang diterbitkan oleh UNS Press
  4. Mengetahui tentang pendistribusinya buku oleh pihak UNS Press
  5. Mengetahui tentang pandangan UNS Press mengenai HAKI
  6. Mengetahui tentang alasan undang-undang hak cipta dipaparkan didalam buku
  7. Mengetahui tentang biaya penerbitan sebuah buku
  8. Mengetahui tentang pembagian royalti
  9. Mengetahui tentang pandangan pihak UNS Press mengenai praktik plagiasi

BAB II

ISI DAN PEMBAHASAN

2.1 Isi

Penerbitan adalah suatu usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan proses editorial, produksi, dan pemasaran barang-barang, naskah tercetak yang didistribusikan kepada pembaca. Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita lihat ada tiga bidang yang berkaitan dengan penerbitan, yaitu bidang editorial, bidang produksi, dan bidang pemasaran.

  1. Bidang editorial

Kontributor dapat melayangkan naakahnya keapada penerbit atas inisiatif sendiri maupun atas undangan pihak redaksi. Jika penerbit memilih cara hunting naskah, target yang akan dikejarnya adalah penulis profesional atau tokoh masyarakat yang kompeten dibidangnya.

Mereka akan diminta penerbit untuk menulis naskah tertentu, sesuai bidangnya masing-masing. Mengejar momen tertentu yang tengah marak, atau bertepatan dengan booming-nya suatu tema merupakan saat-saat penerbit berburu naskah.

Sementara itu, ada pihak yang berjuluk agen naskah. Dialah yang akan berburu naskah untuk menyuplai kebutuhan penerbit, terutama jika produksinya ternyata berskala besar. Bisa dibilang, agen naskah ini adalah kepanjangan tangan dari pihak penerbit.

Dengan bantuan agen naskah, dalam waktu singkat, penerbit akan memperoleh naskah yang diinginkan, tanpa harus membuang waktu lama. Karena terkesan instan, naskah semacam ini harus tetap melalui proses editing ketat agar memenuhi standar kualitas naskah layak terbit.

Semua naskah yang masuk ke penerbit, sebelum diputuskan layak terbit, akan dievaluasi oleh dewan redaksi.

Hal yang akan dipertimbangkan dalam evalusi

  • Isi karangan

Evaluasi terhadap isi karangan mencakup hal-hal berikut.

  • Ide atau gagasan; apakah memilki unsur kebaruan, unik, bermanfaat, sejalan dengan visi-misi penerbit, dan marketable.
  • Orisinalitas; apakah naskah bukan merupakan hasil copy paste atau menjiplak karya orang lain.
  • Penyajian data atau pun fakta yang memperkuat naskah. Data dan fakta tersebut harus netral, logis, mengandung kebenaran, dan berasal dari sumber yang bisa dipercaya. Bukan data dan fakta yang hanya isapan jempol, juga tidak menyudutkan pihak tertentu.
  • Bahasa Penyajian

Bahasa yang disajikan dalam sebuah naskah menjadi sasaran berikutnya dalam proses evaluasi. Bahasa penyajian yang baik, setidaknya meliputi hal-hal berikut.

  • Bahasa yang memikat, mengalir, dan mudah dicerna pembaca.
  • Tidak menggunakan kata ambigu sehingga makna yang ditangkap pun akan mudah dan tidak berbeli-belit.
  • Susunan kalimat yang tepat dan logis sehingga tidak membuat pembaca berpikir saat membaca melainkan berpikir setelah selesai membaca.
  • Pilihan diksi yang tepat. Perlakuan terhadap diksi, tentunya berbeda antara naskah fiksi dan naskah nonfiksi. Diksi dalam naskah fiksi lebih fleksibel dan luas karena kandungan nilai sastranya, sesuai selera si penulis.
  • Ejaan yang benar, sesuai dengan pegangan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).
  • Kesesuaian penggunaan bahasadengan tujuan penulisan. Misalnya , untuk menulis naskah ilmiah, pastinya tidak tepat jika menggunakan bahasa sastrawi yang mengandung pemaknaan ganda atau penuh metafora.
  • Teknik Penulisan

Dewan redaksi akan menilai teknik penulisan suatu naskah berdasarkan hal-hal berikut.

  • Penempatan dan keteraturan gagasan. Jangan sampai ada ide yang meloncat-loncat tidak karuan dalam naskah, tanpa memperhatikan urutan atau koherensinya.
  • Kohesi dan koherensi antarkalimat dan antarparagraf yang tepat sehingga pembaca terbangun sebuah bacaan yang utuh, kokoh, dan pembaca pun mudah memahami maksud penulis.
  • Keterkaitan antara juduk dan isi; apakah judul telah mencerminkan isi naskah. Jangan sampai isi bacaan sama sekali tidak merepresentasikan judul yang dibahas.
  • Kerapian keseluruhan perwajahan naskah; apakah jenis dan ukuran font yang digunakan sudah seperti yang disyaratkan? Apakah mengaturan spasi dan badan paragraf sudah rapi? Apakah ilustrasi pendukung (jika ada) telah sesuai dengan tema, dan blocking-nya tepat?

Untuk poin terakhir, sebagian penerbit memiliki tim khusus untuk menengani kerapian perwajahan dan tata letak ini. Tim khusus yang dimaksud adalah tim layout dan desainer yang bertanggungjawab penuh atas kemenarikan buku dari segi desain cover dan tata letak perwajahan buku secara keseluruhan.

Jika naskah telah dinyatakan layak terbit, tahap selanjutnya adalah editing. Adapun wilayah editing mencakup penyuntingan terhadap bahasa penyajian dan teknik penulisan suatu naskah, seperti yang terurai pada dua poin tersebut.

  1. Produksi

Usai tahap editing, naskah akan menuju dapur produksi. Disana, seorang pimpinan atau manajer produksi akan menentukan proses cetak suatu naskah. Sebelumnya, agar kemasan naskah lebih maksimal, seorang layouter akan menatanya. Bertanggung jawab untuk mengurusi tata letak naskah, ukuran font dan pengaturan gambar yang mungkin dimunculkan dalam buku.

Jika diperlukan, fotografer pun akan dilibatkan untuk menghasilkan foto-foto pendukung sehingga naskah akan terlihat lebih menarik. Selain itu, untuk urusan cover buku, tanggungjawab sepenuhnya dikerjakan desainer grafis.

 

  1. Pemasaran

Manajer pemasaran akan menentukan strategi pemasaran produk penerbitan. Bedah buku, talk show, seminar, pameran, menyebarkan leaflet promosi, atau mengadakan undian berhadiah adalah contoh upaya memasarkannya. Berbagai kondisi pasar dan trend tema yang digemari atau sedang marak menjadi acuan dalam membuat strategi marketing.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam bahasa Inggris di artikan dengan Intellectual Property Right. Kata “intelektual” sendiri memiliki arti berupa kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind). Selain itu ”Hak Atas Kekayaan Intelektual” (HAKI) merupakan terjemahan atas istilah ”Intellectual Property Right” (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci yaitu: ”Hak”, ”Kekayaan” dan ”Intelektual”. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat: dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Sedangkan ”Kekayaan Intelektual” merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, HAKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas Kekayaan Intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukumhukum yang berlaku.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud, seperti Paten, merek, Dan hak cipta. Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan Dan sebaginya Yang tidak mempunyai bentuk tertentu.

Sehingga Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat di artikan sebagai hak eksklusif yang peraturannya diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten dan Rahasia Perdagangan. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda tidak berwujud (benda imateriil).

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu:
1.Hak Cipta.
2. Hak Kekayaan Industri, meliputi:

  • Paten
  • Merek
  • Desain Industri
  • Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
  • Rahasia Dagang, dan
  • Indikasi Geografis
  1. HAK CIPTA

Pengertian

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta :
Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 1 ayat 1)

Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu “seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

Subyek Hak Cipta

Pencipta yaitu Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Pemegang Hak Cipta yaitu Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas.

Obyek Hak Cipta

Ciptaan yaitu hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Undang-undang yang mengatur Hak Cipta

  • UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
  • UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
  • UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)
  • UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)
  1. PATEN

Pengertian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001:
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).

Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-undang Paten).

Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility models) yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP).

Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa :

  1. proses;
  2. hasil produksi;
  3. penyempurnaan dan pengembangan proses;
  4. penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi;

Undang-Undang yang Mengatur tentang Paten

  • UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39)
  • UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30)
  • UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109)

Pemberian Paten

Penemuan diberikan Paten oleh negara apabila telah melewati suatu proses pengajuan permintaan paten pada Kantor Paten (Departemen Kehakiman Republik Indonesia di Jakarta).

Penemuan yang tidak dapat dipatenkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Paten, yaitu:

  1. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan.
  2. Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut.
  3. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
  4. MEREK

Pengertian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 :
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Pasal 1 Ayat 1)

Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 Undang-undang Merek).

Istilah-Istilah Merek

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Undang-Undang yang Mengatur tentang Merek

  • UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81)
  • UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)
  • UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110)
  1. Desain Industri

Pengertian

(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri) : Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1)

  1. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pengertian

(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) : Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.(Pasal 1 Ayat 1)

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. (Pasal 1 Ayat 2)

  1. Rahasia Dagang

Pengertian

(Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang) :
Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

  1. Indikasi Geografis

Pengertian

(Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek) :
Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.(Pasal 56 Ayat 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pembahasan

 

  1. UNS Press

Unit Pelaksana Teknis Penerbitan dan Pencetakan Universitas Sebelas Maret atau yang lebih dikenal dengan nama UNS Press adalah salah satu unit penunjang Universitas Sebelas Maret yang berfungsi melaksanakan fungsi penerbitan. UNS Press didirikan bertujuan untuk menerbitkan buku jurnal, majalah, dan produk penerbitan lainnya. UNS Press menerbitkan karya ilmiah, terutama buku, yang pengarangnya berasal dari UNS sendiri dan dari luar UNS, baik dari lingkungan perguruan tinggi maupun dari luar perguruan tinggi, yang bertalian dengan pendidikan, hasil simposium atau seminar, dan hasil penelitian. UNS Press berusaha menjaga mutu terbitannya, terutama mengenai isi dan bahasanya. UNS Press berkomitmen untuk memposisikan diri sebagai penerbit mandiri, profesional, standar ketat,kualitas teruji, dan dengan biaya yang relatif murah. UNS Press berdiri pada tanggal 14 Agustus 1989 dengan SK Rektor No. 154/PT.40.D/89 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Penerbitan dan Pencetakan Universitas Sebelas Maret. Tugas Utama UNS Press adalah melakukan kegiatan di bidang penerbitan dan pencetakan yang bersifat teknis, baik dengan buku maupun nonbuku. Sejak berdiri 21 tahun yang lalu, UNS Press telah berganti pimpinan sebanyak 3 kali, yaitu Dr. Sudiro Sutoto, Drs. A. Himawan, dan Drs. Y. Radiyono. Pada awal tahun 2004 UNS mempunyai jabatan baru yaitu sekretaris yang dijabat oleh Budi Siswanto. Mulai tahun 2011 sampai sekarang UNS Press dipimpin oleh Drs. Bambang Prawiro, M.M.

 

  1. Proses Penerbitan sebuah buku

Proses penerbitan sebuah buku dimulai dari penulis memberikan naskah kepada UNS Press kemudian UNS Press khususnya bagian editorial memeriksa naskah sampai naskah benar-benar layak untuk diterbitkan. Kemudian setelah naskah memasuki bagian editorial, naskah masuk kedalam bagian produksi, UNS Press sendiri memiliki 2 cara dalam pencetakan buku yaitu dengan menggunakan cara manual dan cara digital. Cara manual, disini cetakan ini akan lebih lama dan murah sedangkan cetakan dengan menggunakan cara digital akan lebih cepat dan mahal. kemudian setelah naskah dicetak berupa buku tahap selanjutnya adalah pemasaran, untuk pemasaran sendiri pihak UNS Press jika cetakan itu sifatnya pribadi maka pemasarannya tergantung penulis.

 

  1. Jenis buku yang diterbitkan UNS Press

Buku yang diterbitkan UNS Press tidak hanya buku tertentu saja, melainkan semua macam buku yang ada diperpustakaan kalau memang masuk ke UNS Press akan dilayani.

 

 

 

 

  1. Pendistribusian Buku

Mencetak pribadi maka pendistribusiannya dikembilkan ke penulis, jadi pendistribusiannya tergantung penulis. Selain itu UNS Press bekerjasama dengan pihak distributor luar dengan cv Adipura jogja dalam hal pemasaran buku. Dan UNS Press melibatkan unit penerbitan dan percetakan dari universitas lain seperti IKIP PGRI Semarang, Gama Press, UNY Press, Sanata Darma dan IAIN jogja, selain itu UNS Press melayani beberapa penulis yang menitipkan bukunya untuk diperjual belikan.

 

  1. Pandangan UNS Press mengenai HAKI

UNS Press telah membuat aturan didalam buku bahwa yang berhak memperbanyak buku hanya UNS Press.

 

  1. Pandangan UNS Press mengenai undang-undang yang dipaparkan didalam buku

Menurut UNS Press undang-undang dipaparkan didalam sebuah buku bertujuan untuk mengingatkan semua pihak bahwa buku tidak boleh diperbanyak begitu saja.

 

  1. Biaya Penerbitan sebuah buku

Menurut UNS Press biaya penerbitan sebuah buku tergantung jumlah oplahnya yang kedua tergantung halamannya, dan kalau materialnya itu umum.

 

  1. Pembagian Royalti

Jika biaya penerbitan ditanggung oleh penerbit maka pembagian royaltinya adalah 15% untuk penulis dan 85% untuk penerbit namun jika penulis menanggung biaya penerbitan sebuah buku maka royalti yang didapatkan 100% untuk penulis, penerbit hanya mendapatkan biaya penerbitan yang dibayarkan oleh penulis.

 

  1. Pandangan UNS Press mengenai praktek plagiasi

UNS Press telah mengantisipasi praktek plagiasi dengan cara membuat desain buku dengan sedikit unik atau berbeda, dalam artian membuat ukuran buku menjadi tanggung agar sulit untuk diplagiasi.

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

3.1 Simpulan

UNS Press adalah salah satu unit penunjang Universitas Sebelas Maret yang berfungsi melaksanakan fungsi penerbitan. UNS Press didirikan bertujuan untuk menerbitkan buku jurnal, majalah, dan produk penerbitan lainnya tergantung permintaan. Proses penerbitan sebuah buku meliputi ada 3 tahapan yaitu proses editorial, produksi dan pemasaran.

Mencetak pribadi maka pendistribusiannya dikembilkan ke penulis, jadi pendistribusiannya tergantung penulis. Selain itu UNS Press bekerjasama dengan pihak distributor luar dengan cv Adipura jogja dalam hal pemasaran buku. Dan UNS Press melibatkan unit penerbitan dan percetakan dari universitas lain seperti IKIP PGRI Semarang, Gama Press, UNY Press, Sanata Darma dan IAIN jogja, selain itu UNS Press melayani beberapa penulis yang menitipkan bukunya untuk diperjual belikan.

Biaya dalam hal penerbitan sebuah buku tergantung dengan jumlah oplahnya, jumlah halamannya, dan juga material umumnya. Untuk pembagian dalam hal royalti UNS Press mendapatkan 85% dari hasil penjualan buku itupun jika penerbitan ditanggung oleh pihak UNS Press namun jika biaya penerbitan ditanggung oleh penulis maka UNS Press tidak mendapatlkan royalti untuk hasil penjualan buku tersebut. Untuk mengantisipasi praktek plagiasi UNS press membuat desain yang sedikit unik yaitu ukuran buku menjadi tanggung.

 

3.2 Saran

Seharusnya semua pihak lebih menghargai hak atas kekayaan intelektual dari penulis, karena tidak mudah menuangkan karya yang berasal dari hasil pemikiran kita sendiri.

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

http://pengertianpenerbitan.blogspot.com/feeds/posts/default

http://anneahira.com/pengertian-penerbitan.htm

http://rachmahchieka.blogspot.com/2010/07/pengertian-haki-hak-atas-kekayaan.html

http://ikharetno.wordpress.com/2012/04/10/ruang-lingkup-haki/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN